P.P.W

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunanuntuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumenperencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumenperencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
JENIS-JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) UNTUK 20 TAHUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) UNTUK 5 TAHUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENSTRA-KL)
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN NASIONAL/ RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RENJA-KL)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH) UNTUK 20 TAHUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH) UNTUK 5 TAHUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP[ DAERAH) UNTUK 1 TAHUN
RENSTRA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) UNTUK 5 TAHUN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)
• RPJP NASIONAL MERUPAKAN PENJABARAN DARI TUJUAN TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA DALAM BENTUK VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL.
• RPJM NASIONAL MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI DAN PROGRAM PRESIDEN, YANG BERPEDOMAN KEPADA RPJP NASIONAL.
• RKP MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM NASIONAL.
• RENSTRA-KL MERUPAKAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN TUPOKSI KEMENTERIAN/ LEMBAGA, YUANG BERPEDOMAN PADA RPJM.
• RENJA-KL DISUSUN BERPEDOMAN PADA RENSTRA-KL MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PAGU INDIKATIF, MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH MAUPUN YANG DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT..
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• PENYUSUNAN RENCANA
• PENETAPAN RENCANA
• PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
• EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJP/ RPJP DAERAH
• PENYIAPAN RANCANGAN AWAL PEMBANGUNAN
• MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) NASIONAL
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENYIAPKAN RANCANGAN RPJP NASIONAL.
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENYELENGGARAKAN MUSRENBANG JANGKA PANJANG NASIONAL.
• MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJP NASIONAL DIIKUTI OLEH UNSUR UNSUR PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MENGIKUT SERTAKAN MASYARAKAT.
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RPJP BERDASAR HASIL MUSRENBANG.
• RPJP NASIONAL DITETAPKAN DENGAN UNDANG UNDANG.
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL /DAERAH
• PENYIAPAN RANGCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN
• PENYIAPAN RANCANGAN RENCANA KERJA
• MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS MENYIAPKAN RANCANGAN AWAL RPJM NASIONAL.
• RPJM NASIONAL MEMUAT VISI, MISI, PROGRAM PRESIDEN, STRATEGI, KEBIJAKAN UMUM, PROG PRIORITAS PRESIDEN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL.
• PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENYIAPKAN RANCANGAN RENSTRA-KLSESUAI TUPOKSI MASING MASING, BERPEDOMAN PADA RANCANGAN AWAL RPJM NASIONAL.
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS, KEMUDIAN MENYUSUN RANCANGAN RPJM NASIONAL, DENGAN MENGGUNAKAN RANCANGAN RENSTRA-KL DAN BERPEDOMAN PADA RPJP NASIONAL.
• RANCANGAN RPJM NASIONAL MENJADI BAHAN UNTUK MUSRENBANG JANGKA MENENGAH.
• MUSRENBANG JANGKA MENENGAH NASIONAL DIIKUTI OLEH PENYELENGGARA NEGARA DAN MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT.
• MUSRENBANG JANGKA MENENGAH NASIONAL DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS, PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH PRESIDEN DILANTIK.
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS KEMUDIAN MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RPJM NASIONAL BERDASARKAN HASIL MUSRENBANG JANGKA MENENGAH NASIONAL.
• RPJM NASIONAL DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN, PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH PRESIDEN DILANTIK.
• RENSTRA-KL DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SETELAH DISESUAIKAN DENGAN RPJM NASIONAL.
• RENCANMENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS MENYIAPKAN RANCANGAN AWAL RKP SEBAGAI PENJABARAN DARI RPJM NASIONAL.
• PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENYIAPKAN RANCANGAN RENJA-KL , SESUAI TUPOKSI MASING MASING MENGACU KEPADA RANCANGAN AWAL RKP, BERPEDOMAN PADA RENSTRA-KL.
• MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENGKOORDINASIKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP, MENGGUNAKAN RANCANGAN RENJA-KL.
• RANCANGAN RKP INI KEMUDIAN MENJADI BAHAN MUSRENBANG , YANG DIIKUTI OLEH PENYELENGARA PEMERINTAHAN.
• MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP INI DISELENGGARAKAN OLEH MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS, PALING LAMBAT BULAN APRIL.
• MENTERI MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RKP BERDASARKAN HASIL MUSRENBANG.
• RKP KEMUDIAN MENJADI PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBN.
• RKP DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• RPJP DAERAH MEMUAT VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH MENGACU KEPADA RPJP NASIONAL.
• RPJM DAERAH MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH, YANG BERPEDOMAN PADA RPJP DAERAH DAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL.
• RKPD MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM DAERAH DAN MENGACU PADA RKP.
• RENSTRA–SKPD MEMUAT VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, SESUAI DENGAN TUPOKSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA BERPEDOMAN PADA RPJM DAERAH DAN BERSIFAT INDIKATIF.
• RENJA-SKPD BERPEDOMAN PADA RENSTRA SKPD, DAN MENGACU PADA RKP, MEMUAT KEBIJAKAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMDA MAUPUN YANG DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
• KEPALA BAPPEDA MENYIAPKAN RANCANGAN RPJP NASIONAL.
• KEPALA BAPPEDA MENYELENGGARAKAN MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH.
• MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DIIKUTI OLEH UNSUR UNSUR PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MENGIKUT SERTAKAN MASYARAKAT.
• MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DILAKSANAKAN PALING LAMBAT SATU TAHUN SEBELUM BERAKHIRNYA RPJP YANG SEDANG BERJALAN.
• KEPALA BAPPEDA MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RPJP BERDASAR HASIL MUSRENBANG.
• RPJP DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
• KEPALA BAPPEDA MENYIAPKAN RANCANGAN AWAL RPJM DAERAH.
• RPJM DAERAH MEMUAT VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH, STRATEGI, KEBIJAKAN UMUM, PROG PRIORITAS KEPALA DAEREAH, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
• PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENYIAPKAN RANCANGAN RENSTRA-SKPD SESUAI TUPOKSI MASING MASING, BERPEDOMAN PADA RANCANGAN AWAL RPJM DAERAH.
• KEPALA BAPPEDA, KEMUDIAN MENYUSUN RANCANGAN RPJM DAERAH, DENGAN MENGGUNAKAN RANCANGAN RENSTRA-SKPD DAN BERPEDOMAN PADA RPJP DAERAH.
• RANCANGAN RPJM DAERAH MENJADI BAHAN UNTUK MUSRENBANG JANGKA MENENGAH.
• MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH DIIKUTI OLEH PENYELENGGARA NEGARA DAN MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT.
• MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH DISELENGGARAKAN OLEH KEPALA BAPPEDA PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH KEPALA DAERAH DILANTIK.
• KEPALA BAPPEDA KEMUDIAN MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RPJM DAERAH BERDASARKAN HASIL MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH
• RPJM DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH, PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH KEPALA DAERAH DILANTIK.
• RENSTRA-SKPD DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PIMPINAN SKPD SETELAH DISESUAIKAN DENGAN RPJM DAERAH.
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
• KEPALA BAPPEDA MENYIAPKAN RANCANGAN AWAL RKPD SEBAGAI PENJABARAN DARI RPJM DAERAH.
• KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENYIAPKAN RANCANGAN RENJA-SKPD, SESUAI TUPOKSI MASING MASING MENGACU KEPADA RANCANGAN AWAL RKPD, BERPEDOMAN PADA RENSTRA-SKPD.
• KEPALA BAPPEDA MENGKOORDINASIKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD, MENGGUNAKAN RANCANGAN RENJA-SKPD.
• RANCANGAN RKP INI KEMUDIAN MENJADI BAHAN MUSRENBANG , YANG DIIKUTI OLEH UNSUR UNSUR PENYELENGARA PEMERINTAHAN.
• MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP INI DISELENGGARAKAN OLEH KEPALA BAPPEDA, PALING LAMBAT BULAN MARET.
• KEPALA BAPPEDA MENYUSUN RANCANGAN AKHIR RKPD BERDASARKAN HASIL MUSRENBANG.
• RKPD KEMUDIAN MENJADI PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD.
• RKPD DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH.